MAGETAN – Sebagai langkah nyata dalam memenuhi amanat Amandemen UUD 1945 Pasal 28H mengenai hak dasar setiap warga negara atas tempat tinggal yang layak, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Magetan resmi mengimplementasikan inovasi SI-RTLH (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni).
Inovasi yang mulai diterapkan secara penuh pada 1 Agustus 2025 ini hadir sebagai solusi atas tantangan pengelolaan data RTLH yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Selama ini, pengumpulan data dari 235 desa di Magetan dilakukan melalui pengiriman file terpisah via WhatsApp atau email, yang sering kali menyebabkan risiko duplikasi data, format tidak seragam, dan keterlambatan laporan.
Efisiensi Anggaran dan Waktu
Implementasi SI-RTLH terbukti mampu memangkas waktu rekapitulasi data dari yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu menjadi hanya dalam hitungan beberapa hari saja.
Selain efisiensi waktu, inovasi ini juga membawa dampak signifikan pada penghematan anggaran daerah. Dengan prinsip Zero Infrastructure Cost—karena tidak memerlukan server khusus atau lisensi perangkat lunak berbayar—Pemerintah Kabupaten Magetan berhasil menghemat biaya operasional dibandingkan dengan sistem manual.
Mendukung Kebijakan Berbasis Data
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Magetan menyampaikan bahwa keberadaan SI-RTLH bukan sekadar digitalisasi administratif, melainkan upaya menciptakan budaya kerja berbasis data (data-driven).
“Dengan data yang valid, mutakhir, dan akurat, perumusan kebijakan pembangunan perumahan di Magetan dapat lebih tepat sasaran, baik yang bersumber dari APBN, APBD, maupun bantuan pihak ketiga,” pungkasnya.
Inovasi orisinal yang dikembangkan secara mandiri oleh tim internal Dinas Perkim ini diharapkan dapat terus berkelanjutan dan menjadi model transformasi digital bagi sektor pelayanan publik lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan.
